Sengketa Tanah 4 Hektar di Mauk, Kuasa Hukum Ahli Waris Duga AJB Penggugat Palsu

TANGERANG - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang adili sidang perdata sengketa tanah di wilayah Kecamatan Mauk seluas kurang lebih 4 hektar. 

Terpantau, sidang yang dipimpin Majelis Hakim Subchi Eko Putro tersebut dengan agenda pembuktian tambahan dari pihak penggugat, Selasa 24 Oktober 2023.

Baca juga: Arteria Dahlan: Perlu Tata Kelola Lapas agar Tak Over Kapasitas

Seorang bernama Susana Susanti  mengklaim memiliki 4 hektar tanah dengan bukti surat Akte Jual Beli (AJB) pada 1989.

Asal mula gugatan tersebut dilayangkan ke muka pengadilan karena Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang telah memproses sertipikat yang diajukan oleh para ahli waris.

Baca juga: Heru Widodo: Berbatasan Langsung dengan Negara Lain, Batam Perlu Pengamanan Ekstra

Kemudian Susana Susanti menggugat 21 prinsipal meliputi 20 orang ahli waris pemilik tanah dan satu lainnya BPN Kabupaten Tangerang.

Kuasa Hukum Tergugat Faisal menyatakan dalam sidang agenda pembuktian saat ini pihaknya telah melihat seksama bukti tambahan berupa surat somasi dari pihak Penggugat.

Baca juga: Direktur SA Institut Dukung Penghentian Kasus Nurhayati Sesuai Mekanisme Hukum

Dimana sebelumnya sudah menyerahkan dua puluh bukti pada 17 Oktober 2023. Diantaranya, Faisal katakan terdapat delapan surat AJB di serahkan ke majelis hakim oleh pihak Penggugat. 

Faisal mengungkap terkait surat AJB yang dihadirkan oleh pihak penggugat sebagai bukti dibantah oleh kliennya, bahwa ia tegaskan tidak pernah adanya proses pembuatan AJB tersebut.

Baca juga: Menkumham Yasonna Laoly: UU Pemasyarakatan untuk Perkuat Keadilan Restoratif

"Keabsahan atau legailtas AJB nya itu kita buktikan di pengadilan. Kalau dari prinsipal kami dengan tegas merasa tidak pernah melakukan proses AJB tersebut, dan kami memiliki bukti yang menunjukan diduga AJB tersebut palsu" kata Faisal usai sidang, Selasa (24/10/2023).

Faisal menerangkan terdapat AJB yang dimiliki penggugat diduga palsu. Sebab, pihaknya memiliki dokumen putusan sidang pidana yang menunjukan adanya pemalsuan.

Baca juga: Ahmad Doli: Semua Peraturan Perundang-undangan Alas Hukumnya Harus UUD 1945

"Kami memiliki dokumen putusan pidana kaitan dengan AJB tersebut, " pungkasnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Susana Susanti mengklaim kliennya telah membeli tanah pada 1989 dari orang tua ahli waris masing-masing. 

"Setelah selesai pembayaran, ahli waris masih mengusai tanah dan seolah-olah tidak pernah mengakui ada jual beli, " ujarnya kepada wartawan.

Untuk diketahui, sidang perkara nomor 489/Pdt.G/2023/PN.Tng  berlanjut agenda pembuktian dari para pihak tergugat yang akan menyerahkan bukti-bukti menunjukan kepemilikan tanah tersebut pada dua pekan mendatang.(hd)